Dysl.org, | Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar oleh empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada akhir Maret 2025, tidak hanya mengesahkan pembagian dividen tahun buku 2024, tetapi juga membawa angin segar dalam susunan dewan komisaris dan direksi. Salah satu perubahan paling mencolok datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), di mana posisi komisaris yang sebelumnya diisi oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan secara resmi digantikan.

Dalam perombakan tersebut, Suminto, eks Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, ditunjuk sebagai Komisaris BNI. Sementara itu, Vera Febyanthy, politikus senior dari Partai Demokrat, dipercaya mengisi kursi Komisaris Independen. Masuknya tokoh dari kalangan politik dan birokrasi ini menjadi bagian dari strategi situs slot777 Kementerian BUMN untuk memperkuat arah kebijakan dan pengawasan di sektor perbankan nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyampaikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dikurangi dari 12 menjadi 6 sebagai bentuk efisiensi dan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.

Berikut kamboja slot adalah susunan terbaru jajaran komisaris dan direksi di empat bank BUMN: BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, lengkap dengan latar belakang tokoh yang berasal dari kalangan politikus maupun pejabat pemerintah:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Komisaris:

Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN (Komisaris Utama)

Parman Nataatmadja – Komisaris Independen

Awan Nurmawan Nuh – Inspektur Jenderal Kemenkeu

Helvi Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Indonesia

Edi Susianto – Komisaris Independen

Lukmanul Khakim – Politikus PKB

Direksi:

Hery Gunardi – Direktur Utama, eks Dirut Bank Syariah Indonesia

Agus Noorsanto – Wakil Dirut

Ahmad Solichin Lutfiyanto, Hakim Putratama, Riko Tasmaya, Aquarius Rudianto, Farida Thamrin, Akhmad Purwakajaya, Alexander Dippo Paris YS, Nancy Adistyasari, Viviana D.A.R. Kumalasari, Mucharom, Saladin Dharma Nugraha Effendi

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Komisaris:

Kuswiyoto – Komisaris Utama/Independen

Zainudin Amali – Politikus Partai Golkar

Muhammad Yusuf Ateh – Kepala BPKP

Luky Alfirman – Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu

Yuliot – Wakil Menteri ESDM

Mia Amiati – Eks Kajati Jawa Timur

Direksi:

Darmawan Junaidi – Direktur Utama

Riduan – Wakil Dirut

Toni E.B. Subari bonus new member, Timothy Utama, Eka Fitria, Danis Subyantoro, Totok Priyambodo, M. Rizaldi, Saptari, Jan Winston Tambunan, Ari Rizaldi, Novita Widya Anggraini (eks Direktur Keuangan BNI)

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Komisaris:

Omar Sjawaldy Anwar – Komisaris Utama/Independen

Tedi Bharata – Deputi SDM dan TI Kementerian BUMN

Suminto – Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Kemenkeu (pengganti Dirjen Bea Cukai Askolani)

Donny Hutabarat – Asisten Gubernur Bank Indonesia

Vera Febyanthy – Politikus Partai Demokrat

Didik Junaidi Rachbini – Akademisi dan ekonom senior

Direksi:

Putrama Wahju Setyawan – Direktur Utama

Alexandra Askandar – Wakil Dirut, eks Mandiri

Hussein Paolo Kartadjoemena, Corina, David Pirzada, Toto Prasetio, Agung Prabowo, Rian Kaslan, Abu Santosa Sudradjat, Muhammad Iqbal, Eko Setyo Nugroho, Ronny Venir, Munadi Herlambang

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Komisaris:

Suryo Utomo – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Komisaris Utama)

Dwi Ary Purnomo – Asisten Deputi Kementerian BUMN

Fahri Hamzah – Politikus Partai Gelora / Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Ida Nuryanti – Asisten Gubernur Bank Indonesia

Pietra Machreza Paloh – Politikus Nasdem

Panangian Simanungkalit – Pengamat properti

Direksi:

Nixon LP Napitupulu – Direktur Utama

Oni Febriarto Rahardja – Wakil Dirut

I Nyoman Sugiri Yasa, Venda Yuniarti, Rully Setiawan, Helmy Afrisa Nugroho, Hermita Akmal, Tan Jacky Chen, Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Eko Waluyo, Nofry Rony Poetra

Seluruh jajaran komisaris dan direksi tersebut akan mulai efektif menjalankan tugas slot server thailand setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah berharap, dengan formasi baru ini, bank-bank pelat merah mampu menjalankan peran strategis dalam menopang perekonomian nasional dengan tata kelola yang lebih profesional dan efisien.